Ahok Tolak APBD Gunakan Format Lama

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh menggunakan format baru dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, meskipun format tersebut ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, format baru tersebut menggunakan sistem e-budgeting sehingga tidak perlu lagi tanda tangan persetujuan pimpinan dewan sebagaimana format lama yang diinginkan Kemendagri.

Itu yang saya bilang, tidak ada APBD tandingan. Yang jadi persoalan kita sekarang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih pakai format lama yang mesti ada tandatangan di setiap lembar anggaran oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI

“Itu yang saya bilang, tidak ada APBD tandingan. Yang jadi persoalan kita sekarang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih pakai format lama yang mesti ada tanda tangan di setiap lembar anggaran oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI,” kata Basuki di Balaikota, Kamis (12/2).

Basuki mengatakan, pihaknya bersikukuh menolak memakai format lama dalam APBD DKI 2015, karena pengalaman selama dua anggaran sebelumnya yakni 2013 dan 2014, penggunaan format lama membuka peluang bagi oknum dewan untuk memasukkan program titipan ke dalam APBD DKI.

Februari, DKI Harap APBD 2015 Bisa Digunakan

“APBD 2013 dan 2014 kita ditipu. Sudah dibahas tapi coret lagi. Masa staf DPRD ketik masih dicampuri, makanya SKPD sering kaget. Kita tidak masukkan muncul, malah yang kita minta hilang,” ujarnya.

Alhasil, menurut Basuki, banyak program pembangunan yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam APBD hilang mendadak. Karena itu, pihaknya memilih menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI 2015 yang tidak membutuhkan tanda tangan persetujuan dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD seperti format lama.

“Saya mau pakai e-budgeting saja karena tidak pakai tanda tangan mereka (pimpinan DPRD). Tapi, Mendagri tetap maksa pakai format yang lama. Saya tidak mau,” tegasnya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditindaklanjuti dengan menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

“Menko Perekonomian minta Mendagri mengikuti format e-budgeting DKI, karena ini akan menjadi model nasional. Kalau tidak, kita bisa ditipu lagi kayak dulu, sama saya dua tahun ditipu. Saya cuma lima tahun jadi gubernur,” jelasnya.